Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil Tekena OTT KPK - Metroxpose News and Campaign

Headline

Made with PhotoEditor.com
WARTAWAN METROXPOSE.COM DALAM PELIPUTAN TIDAK DIBENARKAN MENERIMA IMBALAN DAN SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS SERTA SURAT TUGAS DAN TERTERA DI BOX REDAKSI # ANDA MEMPUNYAI BERITA LIPUTAN TERUPDATE DAN REALTIME DAPAT ANDA KIRIMKAN LEWAT WHATSAPP # ANDA TERTARIK JADI JURNALIS? KIRIMKAN LAMARAN ANDA KE # REDAKSI +6288261546681 (WA) email : metroxposeofficial@gmail.com # METROXPOSE.COM - News and Campaign 7 Tahun Menemani Ruang Baca Anda
Made with PhotoEditor.com
Made with PhotoEditor.com
Made with PhotoEditor.com

Friday, April 7, 2023

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil Tekena OTT KPK


MetroXpose.com, Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Kepulauan Meranti, Muhamad Adil dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis, 6 April 2023, malam. Bupati Meranti diamankan karena diduga terlibat kasus suap pengadaan jasa umrah.

"Suap pengadaan jasa umrah, itu yang tercapture awal selanjutnya kami kembangkan," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Jumat (7/4/2023).

Selain soal dugaan suap pengadaan jasa umrah, Adil juga diduga terlibat pemotongan Uang Persediaan dan Ganti Uang persediaan (UP dan GUP). Bupati Meranti diduga telah memotong uang tersebut kisaran 5 sampai 10 persen.

"Pemotongan Uang Persediaan dan Ganti Uang persediaan (UP dan GUP). Dipotong 5-10%," ujar Ghufron.

Sekadar informasi, KPK menggelar OTT di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, pada Kamis, 6 April 2023, malam. KPK mengamankan Bupati Meranti M Adil, puluhan pejabat setempat yang merupakan kepala dinas, serta pihak swasta, dalam operasi senyap tersebut.

Selain itu, KPK juga berhasil mengamankan uang tunai yang diduga merupakan bukti suap. Uang tersebut saat ini sedang dalam proses penghitungan.

Seperti diketahui Bupati ini sempat berkoar koar minta dana hibah dan mendengungkan akan bergabung dengan malaysia ketika aspirasinya tidak ditanggapi oleh pemerintah dalam hal ini menteri Keuangan dan Mendagri.


Reporter : VDB