Sejumlah Kementerian atau Lembaga yang dikabarkan mengalami peretasan atau upaya pembobolan jaringan internal oleh hacker dari China.
Diketahui, upaya peretasan itu setidaknya menyasar pada 10 kementerian dan lembaga Pemerintah Indonesia, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN). Hal itu, dilaporkan oleh peneliti keamanan internet The Record, Insikt Group.
“Ya dikoordinasikan ke kementerian tersebut,” kata Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono, Senin
Namun demikian, Argo belum dapat menuturkan lebih lanjut mengenai langkah-langkah kepolisian isu peretasan tersebut. Dia pun menjelaskan bahwa sejauh ini komunikasi tersebut masih dilakukan dengan sejumlah lembaga terkait.
Sehingga, kata dia, pihaknya juga belum membuka penyelidikan untuk melakukan upaya lebih lanjut dalam hal penegakan hukum dalam menyikapi permasalahan tersebut.
“(Masih) Dikoordinasikan,” jelas dia.
Seperti dilansir The Record pada Jumat (10/9), upaya peretasan itu disebut ditemukan pada April 2021 oleh peneliti Inskit pertama kali. Kala itu, mereka tengah mendeteksi server pengendali dan control malwarre PlugX yang dioperasikan Mustang Pandang.
Dalam temuannya, server tersebut ternyata berkomunikasi dengan beberapa host dalam jaringan pemerintah Indonesia. Mereka kemudian mengklaim bahwa telah memberi tahu temuan itu kepada pemerintah Indonesia pada Juni dan Juli 2021 namun tak direspon.
Peneliti Inskit juga belum mengetahui secara jelas mengetai metode ataupun target dari peretasan tersebut.
Namun, peretasan tersebut dikaitkan dengan upaya spionase Tiongkok dalam menghadapi situasi yang menghangat di Laut China Selatan.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Laksono menilai institusi negara di Indonesia telah ditelanjangi imbas banyaknya kelemahan-kelemahan yang terjadi sehingga mudah diretas oleh peretas atau hacker dari negara lain.
Dave menegaskan bahwa pemerintah butuh keseriusan lebih jauh lagi untuk membenahi persoalan peretasan ini. Terlebih lagi, dugaan peretasan ini menyerang lembaga yang memegang rahasia negara seperti BIN.
“Kalau institusi-institusi itu aja gak aman bisa di hack. Gimana dengan yang lain? Buktinya kemarin BPJS bobol, Kemenkes bobol,” kata dia.(Ay/MX)
Diketahui, upaya peretasan itu setidaknya menyasar pada 10 kementerian dan lembaga Pemerintah Indonesia, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN). Hal itu, dilaporkan oleh peneliti keamanan internet The Record, Insikt Group.
“Ya dikoordinasikan ke kementerian tersebut,” kata Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono, Senin
(13/9/2021).
Namun demikian, Argo belum dapat menuturkan lebih lanjut mengenai langkah-langkah kepolisian isu peretasan tersebut. Dia pun menjelaskan bahwa sejauh ini komunikasi tersebut masih dilakukan dengan sejumlah lembaga terkait.
Sehingga, kata dia, pihaknya juga belum membuka penyelidikan untuk melakukan upaya lebih lanjut dalam hal penegakan hukum dalam menyikapi permasalahan tersebut.
“(Masih) Dikoordinasikan,” jelas dia.
Seperti dilansir The Record pada Jumat (10/9), upaya peretasan itu disebut ditemukan pada April 2021 oleh peneliti Inskit pertama kali. Kala itu, mereka tengah mendeteksi server pengendali dan control malwarre PlugX yang dioperasikan Mustang Pandang.
Dalam temuannya, server tersebut ternyata berkomunikasi dengan beberapa host dalam jaringan pemerintah Indonesia. Mereka kemudian mengklaim bahwa telah memberi tahu temuan itu kepada pemerintah Indonesia pada Juni dan Juli 2021 namun tak direspon.
Peneliti Inskit juga belum mengetahui secara jelas mengetai metode ataupun target dari peretasan tersebut.
Namun, peretasan tersebut dikaitkan dengan upaya spionase Tiongkok dalam menghadapi situasi yang menghangat di Laut China Selatan.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Laksono menilai institusi negara di Indonesia telah ditelanjangi imbas banyaknya kelemahan-kelemahan yang terjadi sehingga mudah diretas oleh peretas atau hacker dari negara lain.
Dave menegaskan bahwa pemerintah butuh keseriusan lebih jauh lagi untuk membenahi persoalan peretasan ini. Terlebih lagi, dugaan peretasan ini menyerang lembaga yang memegang rahasia negara seperti BIN.
“Kalau institusi-institusi itu aja gak aman bisa di hack. Gimana dengan yang lain? Buktinya kemarin BPJS bobol, Kemenkes bobol,” kata dia.(Ay/MX)
