Metroxpose.com, Timor Tengah Utara - Berlangsung Sudah enam tahun memimpin Desa Bijaepasu Kecamatan Miomafo Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara namun kepala Desa Bijaepasu tidak memiliki kantor desa sebagai rumah besar pelayanan publik dan pembangunan di Desa, hal ini di sampaikan ke awak media metroxpose.com pada sabtu 13/03/ 2020 pukul 09.00 wita di Desa Bijaepasu oleh sejumlah tokoh masyarakat.
Baca Juga | BMKG: Waspadai Potensi Cuaca Ekstrim Masa Pancaroba Iklim
Mereka adalah Karlus Olin, Dominikus Olin, Yakobus Suni, Markus Meko, Ruben Olin, Vinsen Olin, Nikolas Olin, Sius Banamtuan,Emerensiana Oki, Kornelia Sanam, Lambert Makatar
Baca Juga | Penting, Media Online Corong Promosi Bisnis Anda, Ini Buktinya
Kornelia Sanam seorang tokoh masyarakat perempuan kepada awak media mengaku sangat kesal atas kinerja dan kepala desa, aparat Desa Bijaepasu yang serba tertutup dan hingga saat ini dari Dana Desa tidak ada satu pembangunan yang bermamfaat kepada masyarakat
Kornelia Sanam seorang tokoh masyarakat perempuan kepada awak media mengaku sangat kesal atas kinerja dan kepala desa, aparat Desa Bijaepasu yang serba tertutup dan hingga saat ini dari Dana Desa tidak ada satu pembangunan yang bermamfaat kepada masyarakat
Baca Juga | Muscab PKB Flotim, Yosep Paron Kabon Kembali Nahkodai Partai Besutan Gusdur
" saya sangat kesal, kepala desa dan hampir semua aparat hampir adalah keluarga. Selama ini pembangunan berjalan di tempat, sebut saja kantor Desa Bijaepasu yang di bangun sejak tahun 2016 dengan dana 2016 namun hingga kini belum apa- apa".
"Kita ini Desa di kota Kecamatan, kok tidak ada kantor Desa bahkan harus berkantor di Posyandu" dana yang besar di alirkan kemana? ungkap Nely
Sementara itu, Nikodemus Olin menambahkan terkait dengan kinerja kepala Desa dan aparat Desa kita sudah bersurat dua kali di tahun 2020 ke Inspektorat Timor Tengah Utara dan KEJARI TTU namun jawabanya nanti, hingga saat ini belum ada perkembangan
"Kita sudah bersurat ke Kejaksaan, Inspektorat namun belum ada jawaban pasti, sebenarnya kemana lagi kita mengadu?
Nikodemus berharap, Bupati Timor Tengah Utara, KEJARI TTU dan Inspektorat segera periksa Kepala Desa Bijaepasu, sehingga dana yang begitu besar dapat bermanfaat pada masyarakat Desa Bijaepasu punkas Nikodemus
Terpisah Yeremias Kolo Kepala Desa Bijaepasu di kediamanya membenarkan hingga saat ini Desa Bijaepasu Belum memiliki kantor Desa, namun ini disebabkan oleh karena kurangnya dana, juga tanah untuk bangun kantor harus di bayar juga, untuk pembangunan kantor Desa hingga saat ini pembangunan belum kelar untuk digunakan.
"Kita kekurangan dana, waktu tahun pertama menjabat saya harus siapkan dana untuk pilkades, tahun kedua saya harus bebaskan tanah yang saat ini digunakan untuk bangun kantor senilai Rp. 40.000.000" tutur Yeremias
" kita harus bayar insentif aparat desa dan saya sendiri sebagai kepala Desa, dana kita tidak cukup untuk bangun dari 2016" tegas Yeremias (GM/MX)
" saya sangat kesal, kepala desa dan hampir semua aparat hampir adalah keluarga. Selama ini pembangunan berjalan di tempat, sebut saja kantor Desa Bijaepasu yang di bangun sejak tahun 2016 dengan dana 2016 namun hingga kini belum apa- apa".
"Kita ini Desa di kota Kecamatan, kok tidak ada kantor Desa bahkan harus berkantor di Posyandu" dana yang besar di alirkan kemana? ungkap Nely
Sementara itu, Nikodemus Olin menambahkan terkait dengan kinerja kepala Desa dan aparat Desa kita sudah bersurat dua kali di tahun 2020 ke Inspektorat Timor Tengah Utara dan KEJARI TTU namun jawabanya nanti, hingga saat ini belum ada perkembangan
"Kita sudah bersurat ke Kejaksaan, Inspektorat namun belum ada jawaban pasti, sebenarnya kemana lagi kita mengadu?
Nikodemus berharap, Bupati Timor Tengah Utara, KEJARI TTU dan Inspektorat segera periksa Kepala Desa Bijaepasu, sehingga dana yang begitu besar dapat bermanfaat pada masyarakat Desa Bijaepasu punkas Nikodemus
Terpisah Yeremias Kolo Kepala Desa Bijaepasu di kediamanya membenarkan hingga saat ini Desa Bijaepasu Belum memiliki kantor Desa, namun ini disebabkan oleh karena kurangnya dana, juga tanah untuk bangun kantor harus di bayar juga, untuk pembangunan kantor Desa hingga saat ini pembangunan belum kelar untuk digunakan.
"Kita kekurangan dana, waktu tahun pertama menjabat saya harus siapkan dana untuk pilkades, tahun kedua saya harus bebaskan tanah yang saat ini digunakan untuk bangun kantor senilai Rp. 40.000.000" tutur Yeremias
" kita harus bayar insentif aparat desa dan saya sendiri sebagai kepala Desa, dana kita tidak cukup untuk bangun dari 2016" tegas Yeremias (GM/MX)
