MetroXpose.com, Jakarta - Belakangan ini hangat diperbincangkan mengenai Live di media Sosial dan menjadi tranding topik disalah satu lini masa, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan regulasi untuk mengatur televisi berbasis internet mendesak diberlakukan.
Baca Juga | Mapolsek Ciracas Diserang Sekelompok Bersenjata, TNI-POLRI Disiagakan di Lokasi Kejadian
Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran yang saat ini sedang digodok Pemerintah dan DPR harus mencantumkan aturan main yang jelas dalam mengantisipasi keberadaan media video streaming.
Regulasi baru tersebut guna memastikan adanya kesetaraan antara televisi konvensional dan televisi berbasis internet.
Abdul Kharis mengakui UU Penyiaran saat ini belum menuangkan peraturan, terkait platfom televisi berbasis internet dan platfom over the top (OTT).
Meski demikian, Komisi I mencoba mengantisipasi keresahan keluhan dari sejumlah pihak televisi swasta di mana perlu adanya kesetaraan bagi televisi konvensional dengan televisi berbasis internet.
Baca Juga | Warga Sipagimbal Tangkap Harimau, Khawatir Memangsa Siswa yang Sering belajar daring di Ladang
"UU Penyiaran ini belum mengantisipasi adanya platform Internet terkait dengan OTT yang berkembang tanpa aturan, tanpa sensor. Ini tidak adil dan harus diatasi dengan UU," ungkapnya.
Seperti diketahui, menciptakan landasan hukum bagi tayangan video berbasis Internet, tanpa terkecuali baik lokal maupun asing, adalah tujuan dari stasiun televisi RCTI dan iNews dalam mengajukan permohonan uji materi (judicial review/JR) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi.
Baca Juga | 5 Pelaku Perampokan Nasabah Bank Antar Provinsi Dibekuk Petugas, Satu Orang Kena Door
Bila judicial review tersebut dikabulkan, Chris berharap isi tayangan video berbasis Internet dapat lebih berkualitas, tersaring dari konten kekerasan, pornografi maupun SARA, sehingga setiap konten yang disiarkan dapat dipertanggungjawabkan.
Putusan dari JR tersebut, lanjutnya, akan ikut ambil bagian menjadikan NKRI kembali kepada marwahnya sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara, yang tidak hanya merdeka, tetapi juga bersatu, adil dan makmur sebagaimana jelas tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Dari sisi landasan hukum, Chris mengatakan UU Penyiaran No 32 Tahun 2002, Pasal 1 ayat 2, menyebutkan Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
"Dengan tegas disebutkan bahwa penyiaran adalah yang menggunakan spektrum frekuensi radio, sedangkan tayangan video berbasis Internet, seperti OTT, media sosial, dan lainnya, juga menggunakan spektrum frekuensi radio," jelasnya.
Chris menjelaskan tayangan lewat mobile juga menggunakan spektrum frekuensi radio, di mana tayangan lewat wi-fi juga menggunakan spektrum frekuensi radio di 2,4GHz.
"UU No 32/2002 dapat dipergunakan sebagai pijakan untuk mengatur tayangan video berbasis Internet. Tanpa ada spektrum frekuensi radio, semua tayangan video berbasis Internet tidak dapat ditransmisikan, sehingga tidak dapat ditonton," tegasnya.
Dalam penjelasan UU Penyiaran No 32/2002, maksud dan tujuannya mencakup pengaturan teknologi digital dan Internet sebagaimana dengan tegas ditulis di butir 4 yaitu:
Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, Internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran.
Sebagai informasi, isi siaran yang dilarang adalah:
- Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
-Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. (Uli/MX)
Source : OkeZone.com
