MetroXpose.com, Nias Barat - Kapal milik pemerintah daerah Kabupaten Nias Barat, yang merupakan bantuan langsung dari Direktorat Jenderal Pengembangan daerah tertentu dari Kementerian desa untuk pembangunan daerah tertinggal Tahun 2015.
Baca Juga | Hasil Swab Positif Covid-19 di Wilayah Kota Gunungsitoli Terus Bertambah
Diduga hal ini dibiarkan dan diterlantarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Barat, padahal anggaran operasionalnya kurang lebih 100 juta rupiah.
Baca Juga | Viral Pengenten Pria Disuruh Push Up Karena Tidak Pakai Masker
Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat, Drs. Efolut Zebua mengatakan "saya heran kapal itu masih posisinya di daratan" Padahal dinas perhubungan telah membuat anggaran operasional kapal tersebut kalau tidak salah kurang labih 100 juta, harusnya dengan sudah ada anggaran, saya pikir kapalnya sudah bisa baguslah" ungkapannya.
Baca Juga : Update Paseien Covid-19 di Gunungsitoli Bertambah 2 Jadi Total 21 Orang
"kalau tidak salah, itu ada yang di tugaskan Dinas Perhubungan untuk menjaga kapal tersebut, tapi tidak terlalu dalam saya campuri akan hal itu, untuk lebih jelasnya silahkan datang langsung dan tanyakan ke Kadis Perhubungan, jelasnya ketua DPRD Nias Barat.
Untuk mengimbangi pemberitaan, sejumlah awak media mencoba menjumpai kepala dinas perhubungan Kabupaten Nias Barat Toroziduhu Mendefa dikantornya pada hari selasa 25 agustus 2020 sekitar jam 11:30 wib dan berhasil ditemui.
Baca Juga : Arief Budiman : Paslon Kena Covid-19 Jelang Pencoblosan tidak Pengaruhi Kontestasi Pilkada
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Barat membenarkan bahwa telah menganggarkan operasional kapal penumpang milik pemerintah Kabupaten Nias Barat " dengan anggaran 100 Juta dan itu semua tidak terealisasi 100%, hanya sekitar kurang lebih 35 Juta" katanya
Dijelaskanya "kita sudah mencoba menyelamatkan kapal nya bahkan mesin kita angkat dan sekarang ada di salah satu ruangan di kantor ini"Jelasnya
Ketika ditanya biaya sebesar itu untuk apa..? Ia nya menjelaskan "hanya untuk mengevakuasi kapal dari laut ke daratan"
Masih Kadis, memang ada yang menjaga khusus kapal tersebut, kita gaji sesuai dengan gaji PTT biasa dari dinas perhubungan, paparnya.
Lanjut awak media menanyakan kepada kadis, Pak penjaga ada tetapi kenapa kondisi kapalnya semakin rusak dan memprihatinkan? Jawabnya "kita sudah memanggil mereka" itu jawabnya tanpa ada lanjutan.
Salah seorang Tokoh Masyarakat lingkungan pantai sirombu berinisial MH mengatakan kalau operasional kapal tersebut 100 juta, namun yang terlaksana kurang lebih 35 juta berarti tersisa 65 juta lagi, lalu dikemanakan dana tersebut ?," Tanyanya
Saya sebagai Tokoh sangat kecewa atas kinerja Dinas Perhubungan ini, dana sudah ada akan tetapi mereka membiarkan aset daerah, seolah olah dengan adanya anggaran tersebut untuk kebutuhan oknum tertentu, ungkapnya dengan nada kecewa.
Diharapkanya kepada pimpinan daerah kabupaten Nias Barat Cq. Inspektorat, kiranya anggaran yang belum terealisasi di dinas perhubungan, kurang lebih 65 juta menurut keterangan Kadis, agar segera di audit kembali karena bisa kita duga telah digelapkan oleh oknum Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Barat, Tegasnya Tokoh.
Reporter : Yeremia Hia
