Baca Juga : KPU Gunungsitoli Berangkatkan PPDP Gerakan Coklit Serentak
Endra Amri Polem, S. Pd Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli kepada media ini via selulernya membenarkan adanya kegiatan rakor tersebut dalam rangka Pilkada serentak 09 Desember 2020, menjadi momen penting kepada masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah.
Endra Amri Polem, S. Pd Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli kepada media ini via selulernya membenarkan adanya kegiatan rakor tersebut dalam rangka Pilkada serentak 09 Desember 2020, menjadi momen penting kepada masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah.
Baca JUga : Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gunungsitoli di Kampus IKIP
Ditambahkannya, "untuk mewujudkan Pemilihan yang berkeadilan Bawaslu Kota Gunungsitoli melaksanakan Rapat Koordinasi Gakkumdu untuk penyamaan persepsi dalam menghadapi Temuan/Laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli Tahun 2020 yang akan datang".
Rapat sosialisasi yang melibatkan tiga lembaga ini untuk menyamakan presepsi terkait undang-undang yang digunakan No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah peranti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Regulasi ini nantinya tentu bisa meminimalisir pelanggaran, dan kita masih menggelar rakor yang melibatkan stakeholder pasca diaktifkan kembali penyelenggara addhock kedepan, tandas Endra.
Reporter : Tonazaro Harefa
Editor : Lamtoro
Ditambahkannya, "untuk mewujudkan Pemilihan yang berkeadilan Bawaslu Kota Gunungsitoli melaksanakan Rapat Koordinasi Gakkumdu untuk penyamaan persepsi dalam menghadapi Temuan/Laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli Tahun 2020 yang akan datang".
Rapat sosialisasi yang melibatkan tiga lembaga ini untuk menyamakan presepsi terkait undang-undang yang digunakan No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah peranti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Regulasi ini nantinya tentu bisa meminimalisir pelanggaran, dan kita masih menggelar rakor yang melibatkan stakeholder pasca diaktifkan kembali penyelenggara addhock kedepan, tandas Endra.
Reporter : Tonazaro Harefa
Editor : Lamtoro
