MetroXpose.conm, Medan - Sumatera Utara masih dalam zona yang bole dikatakan tidak nyaman karena beberpa wilayah nya masih kebanyakan zona merah kuning dan oranye, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumatera Utara (Sumut) mendukung pembentukan Kampung Tangguh Nusantara yang diprakarsai Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kampung ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan saat beraktivitas sehingga bisa menekan penyebaran Covid-19.
Baca Juga | Perpanjangan Pengurusan SIM kadaluarsa Sampai Akhir Agustus 2020
Dukungan ini diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pembentukan Kampung Tangguh Nusantara di Polda Sumut, Jalan Sisingamangaraja Nomor 60 Medan, Selasa (16/6). Menurutnya, ini sejalan dengan kebijakan GTPP Covid-19 Sumut yang dalam masa transisi menuju new normal.
Baca Juga | Satu Persatu Pejabat Kota Medan Dipanggili menghadap Penyidik Tipikor Pidsus Kejatisu
“Ini relevan dengan new normal yang mungkin sebentar lagi akan kita jalani. Jadi, GTPP Covid-19 Sumut tentunya akan memberikan dukungan kepada Polda Sumut untuk membentuk Kampung Tangguh Nusantara,” kata Sabrina yang juga merupakan Sekretaris GTPP Covid-19.
Ide pembentukan Kampung Tangguh Nusantara sendiri awalnya muncul dari Polda Jawa Timur yang diberi nama Kampung Tangguh Semeru. Program ini kemudian diadopsi secara nasional melalui Polri karena dianggap efektif meningkatkan partisipasi masyarakat menangkal Covid-19. Untuk namanya sendiri diserahkan kepada daerah masing-masing menyesuaikan dengan adat istiadat atau kebiasan daerah.
“Untuk namanya masih didiskusikan, tetapi apapun namanya tujuan tetap sama, memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dari lingkup terkecil, dalam hal ini desa,” tambah Sabrina
Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumut Brigjen Mardiaz Kusin Dwihananto mengatakan konsep ini sebenarnya sudah pernah dilakukan salah satu desa di Sumut, yaitu Kandibata. Menurut keterangannya desa di Kabupaten Karo ini mampu menerapkan kampung tangguh Covid-19, hanya saja menurun implementasinya karena secara hierarki belum begitu kuat.
“Sebenarnya ini sebelumnya sudah di terapkan Desa Kandibata, mereka membuat Perdes dan diterapkan dengan baik. Hanya saja karena kurang secara hirarki dan wacana new normal program ini perlahan terabaikan. Sekarang kita akan hidupkan lagi dengan hirarkir yang jelas,” kata Mardiaz.
Keberhasilan Kampung Tangguh Nusantara akan berdampak kepada kesadaran masyarakat akan bahaya Covid-19 baik dari segi kesehatan, ekonomi dan sosial. Sehingga masyarakat secara mandiri mampu menangkal Covid-19 dan memenuhi kebutuhannya sendiri.
“Masyarakat perlu paham Covid-19 ini adalah musuh masyarakat, jadi masyarakat perlu melakukan gerakan bersama untuk melawannya. Untuk menciptakan gerakan tersebut kita perlu bergerak dari ruang lingkup terkecil, desa, RT/RW dan di beberapa daerah ini sukses menekan penyebaran Covid-19. Jadi, kami berharap Koplres/Kapolresta bersinergi dengan pemda masing-masing dan juga Dandim untuk membentuk Kampung Tangguh Nusantara ini,” terang Mardiaz.
Dirbinmas Polda Sumut Kombes Pol Yusuf Hondawantri Naibaho menambahkan, Kampung Tangguh Nusantara sendiri mulai dipersiapkan pada bulan Juli dengan fokus tangguh kesehatan jasmani dan rohani, ekonomi, keamanan dan kreativitas, kemudian diimplementasikan pada bulan Agustus. Setelah itu diharapkan banyak daerah-daerah lain yang menerapkan program ini dan cakupannya sudah luas di bulan November dan Desember.
“Kita mulai dari Juni, Juli kita persiapan, Agustus sudah mulai diimplementasikan dengan baik dan bulan-bulan berikutnya sudah meluas penerapannya dan berjalan dengan baik. Ini tidak akan bisa kita terapkan tanpa bantuan Pemda/Pemko, TNI dan masyarakat. Jadi stakeholder harus terus mendampingi berjalannya Kampung Tangguh Nusantara ini,” kata Hondawantri.
Dengan adanya Kegiatan yang diadobsi dari Jawa timur, akan memberi pemberlajaran yang berguna bagi masyarakat Sumatera Utara betapa pentingnya hidup sehat dan saling menjaga kebersihan satu dengan yang lain agar tercipat pelaksanaan protokoler kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. (MX, San)
“Sebenarnya ini sebelumnya sudah di terapkan Desa Kandibata, mereka membuat Perdes dan diterapkan dengan baik. Hanya saja karena kurang secara hirarki dan wacana new normal program ini perlahan terabaikan. Sekarang kita akan hidupkan lagi dengan hirarkir yang jelas,” kata Mardiaz.
Keberhasilan Kampung Tangguh Nusantara akan berdampak kepada kesadaran masyarakat akan bahaya Covid-19 baik dari segi kesehatan, ekonomi dan sosial. Sehingga masyarakat secara mandiri mampu menangkal Covid-19 dan memenuhi kebutuhannya sendiri.
“Masyarakat perlu paham Covid-19 ini adalah musuh masyarakat, jadi masyarakat perlu melakukan gerakan bersama untuk melawannya. Untuk menciptakan gerakan tersebut kita perlu bergerak dari ruang lingkup terkecil, desa, RT/RW dan di beberapa daerah ini sukses menekan penyebaran Covid-19. Jadi, kami berharap Koplres/Kapolresta bersinergi dengan pemda masing-masing dan juga Dandim untuk membentuk Kampung Tangguh Nusantara ini,” terang Mardiaz.
Dirbinmas Polda Sumut Kombes Pol Yusuf Hondawantri Naibaho menambahkan, Kampung Tangguh Nusantara sendiri mulai dipersiapkan pada bulan Juli dengan fokus tangguh kesehatan jasmani dan rohani, ekonomi, keamanan dan kreativitas, kemudian diimplementasikan pada bulan Agustus. Setelah itu diharapkan banyak daerah-daerah lain yang menerapkan program ini dan cakupannya sudah luas di bulan November dan Desember.
“Kita mulai dari Juni, Juli kita persiapan, Agustus sudah mulai diimplementasikan dengan baik dan bulan-bulan berikutnya sudah meluas penerapannya dan berjalan dengan baik. Ini tidak akan bisa kita terapkan tanpa bantuan Pemda/Pemko, TNI dan masyarakat. Jadi stakeholder harus terus mendampingi berjalannya Kampung Tangguh Nusantara ini,” kata Hondawantri.
Dengan adanya Kegiatan yang diadobsi dari Jawa timur, akan memberi pemberlajaran yang berguna bagi masyarakat Sumatera Utara betapa pentingnya hidup sehat dan saling menjaga kebersihan satu dengan yang lain agar tercipat pelaksanaan protokoler kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. (MX, San)
