HPN : Ekosistem Media Harus Dilindungi, Platform Digital Harus Diatur Regulasinya - Metroxpose News and Campaign

Headline

WARTAWAN METROXPOSE.COM DALAM PELIPUTAN TIDAK DIBENARKAN MENERIMA IMBALAN DAN SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS SERTA SURAT TUGAS DAN TERTERA DI BOX REDAKSI # ANDA MEMPUNYAI BERITA LIPUTAN TERUPDATE DAN REALTIME DAPAT ANDA KIRIMKAN LEWAT WHATSAPP # ANDA TERTARIK JADI JURNALIS? KIRIMKAN LAMARAN ANDA KE # REDAKSI +6288261546681 (WA) email : metroxposeofficial@gmail.com # METROXPOSE.COM - News and Campaign 7 Tahun Menemani Ruang Baca Anda

Saturday, February 8, 2020

HPN : Ekosistem Media Harus Dilindungi, Platform Digital Harus Diatur Regulasinya


MetroXpose.com, Banjarmasin - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa informasi yang baik memerlukan jurnalisme yang baik dan ekosistem yang baik. “Oleh sebab itu, ekosistem media harus dilindungi dan harus diproteksi sehingga masyarakat mendapatkan konten berita yang baik. Untuk itu, diperlukan industri pers yang sehat,” ungkap Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara puncak Peringatan Hari Pers Nasional, di Kawasan Perkantoran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (8/2).


Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan bahwa platform digital yang aturan regulasinya belum ada, sangat menjajah dunia pers kita. Oleh sebab itu, tadi malam Presiden mengaku telah berbincang-bincang dengan para pemred (pemimpin redaksi), untuk segera disiapkan draf regulasi yang bisa melindungi dan memproteksi dunia pers. “Jangan sampai semuanya diambil oleh platform digital dari luar, pajak juga enggak bayar, aturan main tidak ada,” ujarnya. Aturan untuk pers, menurut Presiden, diatur sangat rigid, namun platform digital tidak pakai aturan, mengambil iklan sehingga ada capital outflow, yang ini sering tidak dihitung tetapi ini segera perlu diatur. 

“Semua negara mengalami hal yang sama mengenai ini, regulasinya belum ada, aturannya belum ada, barang-barang itu sudah masuk ke semua negara,” tambah Presiden. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang menjalankan berbagai agenda penting untuk mewujudkan Indonesia maju. “Pembangunan infrastruktur yang terus akan kita lanjutkan, pembangunan sumber daya manusia, penyederhanaan regulasi yang nanti akan kita lihat bersama setelah ada omnibus law, kemudian reformasi birokrasi, transformasi ekonomi yaitu hilirisasi dan industrialisasi, dan juga yang terakhir pemindahan ibu kota negara,” jelas Presiden. Ibu Kota Negara Terkait urusan pemindahan ibu kota negara, menurut Presiden, Pemerintah sangat serius dalam rangka percepatan pindahnya ibu kota. Ia menambahkan Ibu kota yang membawa teknologi terbaik, inovasi terbaik, dan sistem kerja yang baik. 

“Pemindahan ibu kota negara yang akan menunjukkan keunggulan kita sebagai bangsa karena tidak sekadar memindahkan gedung tidak, bukan hanya memindahkan kantor, bukan hanya memindahkan lokasi, bukan memindahkan orang bukan, karena kita ingin menginstal sebuah sistem sehingga terjadi perubahan-perubahan nantinya, pindah pola pikir, pindah pola kerja, pindah kecepatan dalam kita bekerja,” tambah Presiden. Kepala Negara menceritakan bahwa dari desain terpilih dari 257 karya yang ikut dalam sayembara ibu kota negara, Pemerintah akan menerapkan gaya hidup perkotaan abad 21, rendah karbon, peduli pada lingkungan, sangat hijau, green city, smartcity, dan compact city. 

 “Yang di dalam ibu kota nantinya juga kita ingin semua kendaraan adalah listrik dan autonomous, ramah pejalan kaki, ramah orang bersepeda, dan dekat dengan alam,” ujarnya. Pemerintah, lanjut Prediden, juga ingin menjadikan momen pindah ibu kota ini untuk transformasi ekonomi baru yang berbasis riset dan inovasi. “Kantor-kantor pemerintah menjadi smart office, dibangun klaster-klaster riset dan inovasi yang kelas dunia, dibangun universitas riset kelas dunia, menjadi hub talenta-talenta global yang berkolaborasi untuk kemajuan bangsa kita,” tutur Presiden.

Fasilitas pendukung, menurut Presiden, juga segera dibangun, tidak hanya di lokasi calon ibu kota negara tetapi juga di daerah-daerah sekitar, tentu saja termasuk di Kalimantan Selatan. “Tadi pagi saya bertanya kepada Pak Gubernur Kalimantan Selatan, berapa jauh sih dari sini menuju ke ibu kota baru kalau dibuat jalan tol. Kalau ada jalan tolnya, beliau menjawab, kurang lebih hanya 3-4 jam akan sampai ke sana. Apalagi dari Batulicin, itu hanya kurang lebih 1,5 jam kalau lewat tol,” tambah Presiden seraya menyebutkan yang namanya Batulicin, Kotabaru itu mepet dengan Penajam Paser Utara, mepet sekali. “Dan tadi Pak Gubernur Kalimantan Selatan juga menyampaikan, “Pak, kita juga menyiapkan 300 ribu hektare apabila masih butuh tambahan untuk ibu kota baru.” Masih ndesek terus ke Presiden, berarti masih belum terima kelihatannya,” tambah Kepala Negara. Pertama yang ingin dibangun nanti, menurut Presiden, adalah nursery (pembibitan) untuk pohon-pohon karena ada 100 hektare dan 17 juta bibit pohon yang akan disiapkan untuk pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.


“Saya yakin kita semua masih ingat pers perjuangan, pers yang berjuang untuk maslahat bangsa, untuk persatuan dan kesatuan bangsa, dan untuk mewujudkan Indonesia maju,” pungkas Presiden di akhir sambutan. Usai menghadiri acara puncak HPN, Presiden Jokowi langsung menuju Canberra, Australia, untuk melakukan kunjungan kerja. Turut hadir dalam agenda tersebut Menko Polhukam Mahfud MD, Menkominfo Jhonny G. Plate, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, KSP Moeldoko, dan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.(Uli)