MetroXpose.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar Kartu Pra Kerja segera bisa diimplementasikan tahun depan. Ia juga meminta agar para pencari kerja, pemilik Kartu Pra Kerja bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang disiapkan.
“Mereka boleh memilih pelatihan yang diminati, mulai dari misalnya barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi, mungkin programming, coding,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Program Kartu Pra Kerja, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11) siang. Presiden berharapkan agar (program ini, red) dikerjakan secara masif lewat media jasa swasta yang diprioritaskan, kemudian yang kedua BUMN juga ikut campur di sini, karena BUMN memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representatif.
Kemudian yang ketiga, lanjut Presiden, baru BLK (Balai Latihan Kerja) yang diberikan porsi sesuai yang sudah ada yang saja. Selain para pencari kerja, menurut Presiden, korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) juga perlu diberikan yang ingin meningkatkan ketrampilannya melalui program rescaling maupun upscaling. “Kembali lagi ini tolong juga diberikan kepada swasta, kepada BUMN urut-urutannya, dan BLK,” tegas Presiden seraya menambahkan, perlunya mencoba berbicara dengan swasta yang memang sudah berkecimpung di dunia ini, seperti yang sering disampaikannya ISS, Kompas.
“Diajak bicaralah mereka, dan lain-lainnya masih banyak,” sambungnya. Presiden betul-betul berharap, menginjak Januari proram ini sudah mulai dijalankan
Sebelumnya saat mengawai pengantarnya pada ratas itu, Presiden Jokowi mengemukakan, terkait dengan Kartu Pra Kerja itu, fokus pemerintah ada dua. Yang pertama bagaimana mempersiapkan angkatan kerja baru agar bisa terserap dengan kebutuhan di dunia kerja atau bahkan kalau bisa ini menciptakan lapangan kerja baru sebagai entrepreneur.
Yang kedua peningkatan ketrampilan angkatan kerja existing agar semakin produktif dan memiliki daya saing. Ia menunjukkan catatan 58% tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah, karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya, yaitu pembenahan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi. “Ini urusannya Mendikbud. Yang kita harapkan juga disambungkan dengan kebutuhan dunia usaha dan kebutuhan di dunia industri,” kata Presiden Jokowi.
Tampak hadir dalam Ratas tersebut antara lain Wakil Presiden KH.Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Mensos Juliari Batubara, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Selain itu juga tampak hadir Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendag Agus Suparmanto, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Mendikbud Nadiem Makarim, Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menkop UKM Teten Masduki, Menlu Retno Marsudi, Menag Fahrul Razi, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Menteri Desa , PDT &Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menpora Zainudin Amali, dan Menteri PPPA Gusti Ayu Bintang Darmavati.(DWi)
