MetroXpose.com, Medan - Wali Kota Medan Drs. H. T. Dzulmi Eldin S, M.Si., M.H meminta kepada 13 OPD dilingkungan Pemko Medan untuk menyiapkan segala kelengkapan dokumen yang diminta Tim Pemeriksaan Belanja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sumatera Utara terkait Belanja Daerah Pemko Medan Tahun Anggaran 2019.
Permintaan tersebut disampaikan Wali Kota Medan Drs. H. T. Dzulmi Eldin S, M.Si., M.H diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Ir . Wiriya Alrahman, M.M saat memipin Rapat Persiapan terhadap Pemeriksaan Belanja Daerah Kota Medan TA 2019 di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota, Senin (14/10).
Adapun ke 13 OPD tersebut diantaranya Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pertamanan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKP2R), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pariwisata, Dinas Pendapatan, Dinas Perhunungan dan Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran.
Sekda menjelaskan, pemeriksaan ini dilakukan dengan diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan (MM).
"Saya ucapkan selamat datang kepada Tim dari BPK RI perwakilan Sumut. Saya minta segala dokumen yang terkait belanja agar dapat dipersiapkan dan disampaikan secara rinci dan benar. Sehingga dokumen yang diinginkan oleh BPK dapat kita penuhi," jelas Sekda.
Sementara itu, Ketua Tim Pewasan Belanja Daerah BPK RI perwakilan Sumut Jamanna Sembiring mengatakan kehadiran tim ini untuk melakukan tugas dalam proses pemeriksaan terkait belanja daerah. Diharapkan partisipasi para OPD ini untuk mendukung dan mencegah kesalahan yang akan terjadi nantinya.
"Harapan saya sebelum melakukan kesalahan nantinya dapat cepat diatasi. Kami juga akan melihat berdasarkan laporan yang diberikan, OPD mana yang lebih berisiko nantinya dan akan yang berisiko dan akan segera bergabung dengan ke 14 OPD ini nantinya," harap Sembiring. (Lam)
