MetroXpose.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah mendapatkan laporan mengenai trend impor sampah dan limbah ke Indonesia yang semakin meningkat. Tren impor sampah dan limbah ini juga terjadi di negara-negara berkembang, bukan hanya di Indonesia saja.
Presiden meminta agar peningkatan impor sampah dan limbah ini disikapi dengan hati-hati. Di satu sisi impor terutama scrap kertas dan plastik datang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, tetapi di sisi yang lain banyaknya sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia akan berpotensi merusak lingkungan, terutama jika sampah atau limbah impor itu tidak dapat didaur ulang dan terkontaminasi oleh bahan berbahaya beracun atau B3.
“Oleh karena itu langkah-langkah pengendalian harus dilakukan,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Impor Sampah dan Limbah, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/8) siang.
Yang pertama, menurut Presiden, kita harus memaksimalkan potensi sampah yang ada di dalam negeri lebih dahulu atau kebutuhan bahan baku industri. Yang kedua regulasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola impor sampah dan limbah ini betul-betul segera dipercepat penyelesaiannya.
Baca Juga : Auto2000 Medan Amplas Menggelar Donor Darah
“Yang ketiga juga penegakan aturan dan pengawasan yang ketat seketat-ketatnya terhadap impor sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia, dan juga dilakukan langkah-langkah tegas yang harus dilakukan apabila ditemukan pelanggaran di lapangan,” tegas Presiden.
Presiden Jokowi mengingatkan, koordinasi di antara menteri-menteri terkait sangat diperlukan sehingga jangan sampai terjadi perbedaan pandangan yang menghambat penanganan impor sampah dan limbah.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menperin Airlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly, Wakil Menkeu Mardiasmo, dan Kepala BKPM Thomas Lembong (Dwi)
