MetroXpose.com, Medan - Di tengah kondisi perbankan Sumut yang mengalami pertumbuhan sebesar 1,16 persen, kondisi sebaliknya justru dialami Bank Sumut yang mengalami penurunan total aset 2,91 persen pada 2018
Pertumbuhan DPK Bank Sumut juga menurun sebesar 4,03% atau di bawah pertumbuhan DPK perbankan di Sumut sebesar 1,25 persen.
Kepala OJK Regional V Sumbagut, Yusup Ansori mengatakan, pertumbuhan kredit Bank Sumut sebesar 5,4 persen atau masih di bawah pertumbuhan perbankan Sumut, yaitu sebesar 7,1 persen. Sementara itu, market share Bank Sumut terhadap total aset perbankan di Sumut pada 2018 mencapai 11,83 persen, meningkat dibandingkan 2017 sebesar 10,47 persen.
“Market share ini tentunya masih bisa ditingkatkan, mengingat Bank Sumut sebagai bank daerah yang telah berdiri lebih dari 50 tahun sehingga diharapkan dapat lebih dominan dalam menguasai pangsa pasar lokal. Saat ini dominasi Bank Sumut pada pangsa pasar kredit PNS (KMG) terus menurun dan di- take over oleh bank lain,” katanya dalam Pembukaan RUPS Tahunan PT Bank Sumut Tahun Buku 2018, Jumat 12 April 2019 sebagaimana dilansir Warta Ekonomi.
Dikatakannya, NPL Bank Sumut posisi Desember 2018 tercatat sebesar 3,88% atau lebih tinggi dari NPL perbankan di daerah ini sebesar 2,40.persen.
Namun, OJK mengapresiasi upaya Bank Sumut untuk menurunkan rasio NPL sehingga NPL Bank Sumut menurun 0,5 persen dari tahun sebelumnya (2017) sebesar 4,38 persen.
Tentunya OJK berharap upaya penurunan NPL dapat terus dilakukan hingga mencapai serendah-rendahnya.
“Dalam upaya meningkatkan kinerja dan mendukung pencapaian target Bank Sumut baik target jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain pertama, penguatan permodalan bank, di mana untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas bisnis Bank Sumut tentunya dibutuhkan ketahanan permodalan yang memadai. Dapat kami informasikan rasio modal Bank Sumut posisi Desember 2018 sebesar 17,85 persen, jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan peer group BPD dengan rata-rata rasio permodalan sebesar 22,80 persen,” ujarnya.
Kedua, komitmen pemerintah daerah. Peran pemerintah kota/kabupaten di seluruh Sumut selaku pemegang saham Bank Sumut sangat penting untuk mendorong peningkatan kinerja Bank Sumut. Peran pemda dapat melalui penempatan dana pemda di Bank Sumut.
“Untuk itu, kami minta komunikasi dan koordinasi yang baik antara bank melalui pemimpin cabang dan pemimpin daerah dan jajarannya. Dengan hubungan yang harmonis antara bank dan pimpinan di setiap daerah, niscaya akan meningkatkan peran Bank Sumut sebagai agent of development bagi perkembangan setiap daerah di wilayah Sumut,” katanya.
Sehubungan dengan status Bank Sumut sebagai salah satu bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR, OJK mengharapkan kerja keras Bank Sumut untuk mendorong terealisasinya target yang diberikan Pemerintah di 2019 sebesar Rp 1,22 triliun.
“Selain itu, saya ingin mengingatkan kembali harapan pemerintah yang ingin dicapai dalam penyaluran KUR, yaitu pemberian kredit kepada sektor produktif (produksi). Tidak hanya terbatas pada KUR, kami juga meminta bank memaksimalkan realisasi kredit sektor prioritas pemerintah yang ditargetkan pada 2019, antara lain kredit sektor pariwisata, perumahan, dan ekspor-impor,” pungkasnya. (Lam/MX)
Pertumbuhan DPK Bank Sumut juga menurun sebesar 4,03% atau di bawah pertumbuhan DPK perbankan di Sumut sebesar 1,25 persen.
Kepala OJK Regional V Sumbagut, Yusup Ansori mengatakan, pertumbuhan kredit Bank Sumut sebesar 5,4 persen atau masih di bawah pertumbuhan perbankan Sumut, yaitu sebesar 7,1 persen. Sementara itu, market share Bank Sumut terhadap total aset perbankan di Sumut pada 2018 mencapai 11,83 persen, meningkat dibandingkan 2017 sebesar 10,47 persen.
“Market share ini tentunya masih bisa ditingkatkan, mengingat Bank Sumut sebagai bank daerah yang telah berdiri lebih dari 50 tahun sehingga diharapkan dapat lebih dominan dalam menguasai pangsa pasar lokal. Saat ini dominasi Bank Sumut pada pangsa pasar kredit PNS (KMG) terus menurun dan di- take over oleh bank lain,” katanya dalam Pembukaan RUPS Tahunan PT Bank Sumut Tahun Buku 2018, Jumat 12 April 2019 sebagaimana dilansir Warta Ekonomi.
Dikatakannya, NPL Bank Sumut posisi Desember 2018 tercatat sebesar 3,88% atau lebih tinggi dari NPL perbankan di daerah ini sebesar 2,40.persen.
Namun, OJK mengapresiasi upaya Bank Sumut untuk menurunkan rasio NPL sehingga NPL Bank Sumut menurun 0,5 persen dari tahun sebelumnya (2017) sebesar 4,38 persen.
Tentunya OJK berharap upaya penurunan NPL dapat terus dilakukan hingga mencapai serendah-rendahnya.
“Dalam upaya meningkatkan kinerja dan mendukung pencapaian target Bank Sumut baik target jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain pertama, penguatan permodalan bank, di mana untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas bisnis Bank Sumut tentunya dibutuhkan ketahanan permodalan yang memadai. Dapat kami informasikan rasio modal Bank Sumut posisi Desember 2018 sebesar 17,85 persen, jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan peer group BPD dengan rata-rata rasio permodalan sebesar 22,80 persen,” ujarnya.
Kedua, komitmen pemerintah daerah. Peran pemerintah kota/kabupaten di seluruh Sumut selaku pemegang saham Bank Sumut sangat penting untuk mendorong peningkatan kinerja Bank Sumut. Peran pemda dapat melalui penempatan dana pemda di Bank Sumut.
“Untuk itu, kami minta komunikasi dan koordinasi yang baik antara bank melalui pemimpin cabang dan pemimpin daerah dan jajarannya. Dengan hubungan yang harmonis antara bank dan pimpinan di setiap daerah, niscaya akan meningkatkan peran Bank Sumut sebagai agent of development bagi perkembangan setiap daerah di wilayah Sumut,” katanya.
Sehubungan dengan status Bank Sumut sebagai salah satu bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR, OJK mengharapkan kerja keras Bank Sumut untuk mendorong terealisasinya target yang diberikan Pemerintah di 2019 sebesar Rp 1,22 triliun.
“Selain itu, saya ingin mengingatkan kembali harapan pemerintah yang ingin dicapai dalam penyaluran KUR, yaitu pemberian kredit kepada sektor produktif (produksi). Tidak hanya terbatas pada KUR, kami juga meminta bank memaksimalkan realisasi kredit sektor prioritas pemerintah yang ditargetkan pada 2019, antara lain kredit sektor pariwisata, perumahan, dan ekspor-impor,” pungkasnya. (Lam/MX)